Acuan Pengelolaan dan Program Layanan Pendidikan di PKBM (draft)

LATAR BELAKANG
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia mempunyai 3 jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Jalur pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sekolah yang diorientasikan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan akses pada jalur pendidikan formal.
Satuan pendidikan yang melayani kelompok masyarakat marginal tersebut salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai satuan pendidikan, PKBM harus memenuhi standar pengeolaan dan program layanan pendidikan pada kelompok masyarakat yang bermutu.

KOMPONEN ACUAN
Pengelolaan Lembaga
Legalitas & Identitas
Status dan fungsi Kelembagaan
Pengurus Kelembagaan
Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
Prasarana.
Tenaga Kependidikan
Pembiayaan
Penyelenggaraan Program
Pendidik
Program Minimal
Kompetensi Lulusan
Proses
Penilaian
Sarana

ACUAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGELOLAAN
DIMENSI
INDIKATOR
Legalitas & Identitas
Memiliki akte notaris pendirian lembaga.
Memiliki izin pendirian lembaga dari dinas terkait.
Memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM) Ditbindikmas.
Memiliki papan nama PKBM dengan ukuran minimal 90 cm x 120 cm secara permanen.
Status dan fungsi Kelembagaan
PKBM merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh masyarakat, dapat didirikan oleh perkumpulan atau yayasan sebagai lembaga publik dan bersifat nirlaba.
PKBM harus dikelola sebagai lembaga yang berdiri sendiri (tidak bergabung dengan satuan PNF lainnya).
ACUAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGELOLAAN
Pengurus Kelembagaan
Kepengurusan PKBM terdiri dari unsur pendiri, pengurus dan pengawas.
Memiliki kepengurusan (pendiri, pengurus dan pengawas) yang disahkan dalam akte notaris, yang minimal 60% pengurusnya dari unsur masyarakat.
Memiliki surat keputusan pengurus PKBM yang ditetapkan oleh pendiri terdiri dari minimal ketua, sekretaris, bendahara dan 3 orang penanggungjawab program, pengawas (yang terdiri dari seorang ketua dan minimal 2 orang anggota) dan disahkan oleh dinas terkait.
PKBM memiliki uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing pengurus

ACUAN PENGELOLAAN
STANDAR PENGELOLAAN
Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
Memiliki renstra yang terdiri dari visi, misi, tujuan, program strategis, serta sasaran dan target selama 3 – 5 tahun.
Memiliki rencana dan program kerja tahunan.
Memiliki buku administrasi kelembagaan minimal :
a.buku induk peserta didik/warga belajar,
b.buku kegiatan,
c.buku inventaris,
d.buku keuangan,
e.buku tamu,
f.buku absensi peserta didik,
g.buku absensi pengurus dan tutor,
h.buku rapat,
i.buku ekspedisi,
j.buku kas,
k.buku ledger,
l.buku data.
STANDAR PENGELOLAAN
Dokumen dan Kelengkapan Kelembagaan
Papan petunjuk ruangan dan program.
Memiliki data lulusan untuk setiap program pendidikan.
Bahan/alat sosialiasi (brosur, poster, spanduk, dan lain-lain).
Data-data, grafik, foto-foto dan lain-lain.
Rekening Bank atas nama lembaga.
NPWP atas nama lembaga.
Menyampaikan laporan tahunan kelembagaan (program dan keuangan) kepada dinas dan instansi terkait.
STANDAR PRASARANA
Prasarana
Memiliki bangunan minimal 100 m2:
a.Memiliki satu ruang kantor ukuran minimal 2 x 3 meter lengkap dengan meubeler, komputer kerja, penerangan, dan peralatan kantor.
b.Memiliki minimal 3 ruang belajar dengan ukuran minimal 4 x 5 meter lengkap dengan meubeler dan sarana pembelajaran.
c.Memiliki fasilitas pendukung antara lain tempat baca, tempat ibadah, toilet, ruang tunggu, perangkat komunikasi (web, email, telepon, faks, dan lain-lain).
Status prasarana dapat merupakan milik sendiri atau sewa atau pinjam pakai dan harus memiliki jaminan penggunaan selama 5 tahun yang dibuktikan dokumen pendukung.
STANDAR TENAGA KEPENDIDIDKAN
Tenaga Kependidikan
Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai pekerjaan yang dilakukan.
Memiliki tenaga kependidikan tetap dan bekerja penuh di PKBM setiap hari.
STANDAR PEMBIAYAAN
Pendanaan
Memiliki ketetapan biaya personal yang menjelaskan tentang biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan setiap program per peserta didik.
Memiliki alokasi biaya investasi yang meliputi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
Memiliki biaya operasi yang meliputi :
a.Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji,
b.Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
c.Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa: daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.
Memiliki Rencana Anggaran dan Belanja Lembaga (RAPBL).
ACUAN PROGRAM
STANDAR PENDIDIK
Pendidik
Pendidik memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai standar yang berlaku yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi.
Memiliki jumlah pendidik sesuai dengan jumlah peserta didik pada masing-masing program.
Narasumber teknis memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keterampilan yang diajarkan yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat kompetensi atau telah berpengalaman di bidangnya minimal 5 tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan.
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
Kompetensi Lulusan
Program PAUD memiliki rumusan tingkat pencapaian perkembangan anak
Program pendidikan keaksaraan kerja di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kesetaraan di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan pemberdayaan perempuan memiliki rumusan pencapaian program
Program pendidikan kecakapan hidup di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kepemudaan memiliki rumusan pencapaian program
Program pendidikan ketrampilan kerja terstruktur di PKBM memiliki rumusan SKL.
Program pengembangan budaya baca memiliki rumusan pencapaian program
STANDAR ISI
Pogram Minimal
Menyelenggarakan minimal 2 program utama secara reguler (pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, program keterampilan, PAUD).
Menyelenggarakan minimal 1 program pendukung misalnya (usaha produktif, TBM, PUG, dan lain-lain).
Memiliki minimal satu desa/kelurahan /komunitas binaan khusus*) yang disetujui oleh kepala desa/lurah yang bersangkutan dibuktikan dengan dokumen perjanjian kerjasama. *) Yang terdiri dari minimal 3 program atau 4 program dan ada perjanjian kerjasama dengan kelurahan/desa binaan. Bukan hanya sebagai tempat untuk pelaksanaan program dengan WB dari desa atau kelurahan.
STANDAR PROSES
Proses
Memiliki silabus untuk mata pelajaran di setiap program yang diselenggarakan.
Memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk mata pelajaran di setiap jenis program pendidikan yang diselenggarakan.
Memiliki mekanisme pengawasan pembelajaran di masing-masing program pendidikan
Program pendidikan keaksaraan harus memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan kesetaraan harus memiliki rumusan SKL.
Program pendidikan pemberdayaan perempuan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pendidikan kepemudaan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pendidikan kecakapan hidup/keterampilan harus memiliki rumusan pencapaian program.
Program pengembangan budaya baca harus memiliki rumusan pencapaian program
STANDAR PENILAIAN
Penilaian
Memiliki pedoman penilaian untuk setiap program pendidikan.
Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar di setiap program pendidikan.
Melaksanakan penilaian akhir (ujian akhir) pada setiap program pendidikan.
Memiliki dokumen hasil penilaian akhir untuk setiap program pendidikan.
semoga bermanfaat
 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s