Pendataan Ulang PNS menggunakan Aplikasi e-PUPNS dari BKN

Cara Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Melalui E-PUPNS Tahun 2015 – Pendataan Ulang Pegewai Negeri Sipil Secara elektronik disingkat E-PUPNS adalah proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap PNS, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh oleh instansi pusat/instansi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Adapun Dasar hukum dari pelaksanaan pendataan ulang e-PUPNS ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, sedangkan untuk pedoman teknisnya yaitu Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 19 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pendataan ulang pegawai negeri sipil secara elektronik tahun 2015.
Proses e-PUPNS 2015 :

A. Registrasi untuk mendapatkan login PUPNS :

PNS melakukan entri NIP dan NIK serta mencetak tanda bukti registrasi
BKD melakukan persetujuan atas registrasi PNS di Instansi tersebut

B. Entri form PUPNS >> Entri formulir PUPNS secara elektronik
C. Verifikator SKPD :

Data akan terkirim ke inbox PUPNS SKPD
SKPD melakukan verifikasi data

D. Verifikator BKD / Biro Kepeg Instansi :

Data akan terkirim ke inbox BKD/Ropeg
BKD/Ropeg melakukan verifikasi data

E. Verifikator BKN Pusat / Kanreg :

Data yang membutuhkan verifikasi BKN, akan terkirim ke inbox BKN Pusat/Kanreg
BKN Pusat/Kanreg melakukan verifikasi data

Bagaimana proses registrasi yang harus dilakukan oleh PNS ?

Kunjungi portal website berikut ini https://pupns.bkn.go.id/menu, maka akan tampil seperti ini :
pupns

Kemudian Klik tombol daftar
Isi form yang ada meliputi NIP baru >> klik cari, maka Nama dan Instansi akan terisi secara otomatis.
Buku_Isian_Data_PKBM_2014_5204_(NamaLembaga) (version 2)

Cara-daftar-e-pupns-2015
Cara daftar e-pupns 2015

Setelah itu Isi email anda yang aktif, kemudian Klik lanjut

Isi form registrasi yang meliputi :

Kata kunci
Konfirmasi kata kunci
Nama Ibu kandung
Pertanyaan Pengaman
Jawaban
Kode captha
Inilah-proses-e-pupns-2015
Inilah proses e-pupns 2015

Klik tombol registrasi
Jika registrasi sukses akan muncul pemberitahuan seperti gambar berikut ini :
Cara-daftar-elektronik-Pendataan-Ulang-PNS-2015
Cara daftar elektronik Pendataan Ulang PNS 2015
Lanjutkan dengan mengklik tombol Cetak
Hasil cetakan tanda bukti registrasi diserahkan ke kantor Badan Kepegawaian Daerah untuk mendapatkan verifikasi agar dapat login dengan kode registrasi yang diberikan.
Kode-registrasi-E-PUPNS-2015

Kode registrasi E-PUPNS 2015

Jika registrasi anda sudah mendapat verifikasi dari BKD maka anda dapat login untuk mengikuti proses selanjutnya.

Mengenang 200 tahun Meletusnya Gunung Tambora

Abu letusan Tambora, selain mematikan, mengubah cuaca dunia, bahkan mengubah sejarah.

Letusan Gunung Eyjafjallajokull di Islandia menyemburkan abu vulkanik yang memusingkan, karena mengacaukan lalu lintas udara Eropa.

Ribuan penumpang tertahan di bandara, perekonomian terganggu, barang-barang komoditas pertanian membusuk karena tak bisa dikirim.

Namun, menurut laman Wall Street Journal, Sabtu 24 April 2010 dampak letusan Gunung Eyjafjallajökull tak sebanding dengan letusan Gunung Tambora di Sumbawa Indonesia.

Pada 5 April 1815 sore, gunung berapi Tambora mulai bergemuruh dan ‘batuk -batuk’. Kondisi ini terjadi dalam beberapa hari.

Beberapa hari kemudian, pada 11 dan 12 April letusan Gunung Tambora mencapai klimaksnya. Gunung besar itu meletus, getarannya mengguncangkan bumi hingga jarak ratusan mil.
Baca lebih lanjut

Diperlukan Gerakan Bersama Pengarusutamaan gender

Jakarta-Pemerintah diharapkan ikut terlibat secara aktif dan intensif dalam upaya pengarusutamaan jender dan pemberdayaan perempuan. Pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan terkait pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Demikian salah satu kesepakatan dalam Sidang sesi ke – 59 Komisi Kedudukan Perempuan (The 59th Session of the Commission on Status of Women atau CSW ke-59) yang diselenggarakan di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat pada tanggal 9 – 20 Maret lalu.
Baca lebih lanjut

Acuan Pengelolaan dan Program Layanan Pendidikan di PKBM (draft)

LATAR BELAKANG
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanahkan bahwa sistem pendidikan Indonesia mempunyai 3 jalur, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Jalur pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar sekolah yang diorientasikan untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang tidak mendapatkan akses pada jalur pendidikan formal.
Satuan pendidikan yang melayani kelompok masyarakat marginal tersebut salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sebagai satuan pendidikan, PKBM harus memenuhi standar pengeolaan dan program layanan pendidikan pada kelompok masyarakat yang bermutu.
Baca lebih lanjut

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Masyarakat

BANDUNG. Mengawai kegiatan tahun 2015, Subdit Kelembagaan & Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI telah menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dikmas pada tanggal 10 s/d 13 Februari 2015 bertempat di wisma Taruna Bandung Jawa Barat. Kegiatan tersebut di ikuti 56 orang peserta dari lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Rumah Pintar.

Direktur Ditbindikmas, Dr.Wartanto dalam sambutan dan arahannya menekankan agar para lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI segera meningkatkan kapasitas kelembagaan menuju satuan pendidikan terakreditasi. Lembaga dikmas yang terakreditasi akan memberikan jaminan penyelenggaraan program pendidikan nonformal yang bermutu, utamanya program pendidikan kesetaraan yang sejak tahun 2015 kembali menjadi bagian dari layanan Direktorat Dikmas, disamping program dikmas yang telah dilakukan seperti program keaksaraan dan program lain. “Program pendidikan keaksaraan terutama pada daerah sulit (terpencil tertinggal, terluar), nampaknya kurang efektif melalui PKBM, SKB atau Rumah Pintar, sehingga kemungkinan akan dilakukan melalui kelompok belajar sebagai satuan pendidikan melalui dukungan perangkat/aparat desa. Direktorat Bindikmas akan menerbitkan Standar Nasional PKBM, disamping standar minimal PKBM sebagai acuan bagi para pengelola PKBM menuju lembaga yang terakreditasi. Masih sedikitnya lembaga PKBM yang terakreditasi akan menjadi perhatian Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat,” ucapnya saat membuka kegiatan. “Penataan lembaga seperti SKB juga mesti dilakukan karena telah menjalankan fungsi satuan pendidikan padahal kalau ditelaah SKB merupakan kantor yang menjalankan fungsi administratif, karenanya SKB dapat didorong untuk menjadi satuan pendidikan yang dapat menjalankan kegiatan PNF disamping dapat menjadi testing center untuk program pendidikan kesetaraan, jika SKB telah menjadi satuan pendidikan tentunya akan dapat dilakukan akreditasi seperti akreditasi satuan PNF lainnya” lanjutnya menambahkan dalam arahannya.
Baca lebih lanjut

Panduan Mendidik Anak bagi Orangtua Disiapkan

23 Januari 2015 13:53:48

JAKARTA, KOMPAS. Guna mendampingi orangtua dalam membina sikap dan karakter anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyusun modul atau panduan. Menurut rencana, panduan itu disebarkan melalui situs khusus yang bisa menjadi acuan. Hal itu menjadi salah satu tugas direktorat keayahbundaan yang segera terbentuk.

Panduan atau modul yang juga disebut parent tool kit tersebut sifatnya seperti acuan atau referensi. Pembentukan direktorat khusus yang menangani pendidikan bagi orangtua, yang untuk sementara bernama direktorat keayahbundaan itu, sama sekali tidak bermaksud mengintervensi privasi orangtua dalam mendidik anak.

Itu dikemukakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ella Yullaelawati, saat ditemui di ruangannya di Jakarta, Kamis (22/1). ”Pemerintah nyaris tak hadir dalam pendidikan orangtua. Jika untuk membina karakter dan pendidikan, mengapa tidak? Masih ada orangtua menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya ke sekolah,” tutur Ella.

Padahal, anak tak hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau orangtua, tetapi juga negara. Artinya, pemerintah harus hadir sebagai mitra orangtua atau tempat mengadu jika ada kesulitan. ”Orangtua dan anak jangan dibiarkan sendiri,” kata Ella.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan juga menegaskan, direktorat keayahbundaan itu merupakan pusat mencari informasi bagi orangtua agar bisa mengetahui perkembangan fisik, mental, dan akademik anak. ”Sekarang kalau mau tanya soal itu, harus ke mana?” ujarnya.

Guru mempunyai bahan panduan untuk mendidik peserta didik, tetapi orangtua belum punya. ”Strukturnya belum final. Namun, jangan strukturnya yang dibicarakan. Yang penting kegiatan dan sumber informasi yang akan diberikan,” kata Anies.

Layanan dalam pendidikan keayahbundaan antara lain pembinaan prestasi dan motivasi, pendidikan kecakapan hidup sehat dan bugar, serta pendidikan karakter dan kepribadian. Kegiatannya bisa berupa pelatihan pranikah, pelatihan keayahbundaan, kecakapan hidup dan gizi, serta pemberdayaan.

Mitra kerja

Direktorat keayahbundaan, dalam menjalankan program dan kegiatannya, akan menjalin kerja sama dengan komite sekolah, komite orangtua pendidikan anak usia dini, dan persatuan orangtua mahasiswa. Keberadaan mitra itu penting karena pemerintah tidak dapat langsung mendatangi setiap orangtua di Indonesia.

”Kerja sama ini basisnya ada di sekolah atau institusi pendidikan lain. Kita tidak langsung melatih orangtua, tetapi memberi bantuan ke rumah pintar atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini yang kita lakukan dalam program keorangtuaan,” kata Ella.

Program bagi orangtua bukan hal baru. Program serupa sudah ada, tetapi baru sebatas orangtua yang memiliki anak bersekolah di lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD), terutama nonformal. Orangtua yang mengantar anak diajak membantu anak belajar dan bermain di PAUD.

Program keorangtuaan itu sudah menjangkau 45 persen kabupaten/kota. Itu belum optimal karena sebatas memberi wawasan pentingnya peran orangtua dalam mendidik anak sedini mungkin, meningkatkan ketahanan pangan keluarga, memahami gizi dan pola hidup sehat, mencegah perilaku destruktif, serta menerapkan pengarusutamaan jender. (Sumber: Kompas, LUK)

KAMIBA: Era Baru Pengembangan Minat Baca Masyarakat

Tue, 01/13/2015 – 17:00 — webmaster

“Apa itu Kamiba?” itulah pertanyaan yang sering disampaikan pada Agus Sofyan (43), pamong belajar yang juga koordinator kajian keaksaraan PP PAUDNI Regional I  Bandung. Hal ini dialami ketika ia dan tim kajian keaksaraan mulai merintis pengembangan model kamiba yang dilakukan lembaganya.

Jadi, apa itu Kamiba? “Kamiba itu kepanjangannya Kader Minat Baca, yaitu seseorang yang ditugaskan secara penuh waktu atau paruh waktu oleh pemerintah atau lembaga swasta untuk memberikan perencanaan, pengelolaan, motivasi, dan evaluasi penumbuhan minat baca masyarakat” ujar Dian

 
Baca lebih lanjut