Pemerintah Bakal Prioritaskan PAUD tahun 2013

AKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah menjanjikan program pendidikan bagi 1,35 juta anak usia dini menjadi salah satu prioritas dalam kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada tahun yang akan datang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh, dalam rapat kerja bersama anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Senin (10/9/2012), mengatakan, hal ini dilakukan karena jumlah anak berusia 3-6 tahun di Indonesia akan mencapai angka 40 juta anak.

Nuh menegaskan, Kemendikbud akan meningkatkan perhatian pada lembaga Pendidikak Anak Usia Dini (PAUD) dengan menyediakan dana Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP) bagi 45 ribu lembaga PAUD yang ada.

“Tidak hanya bantuan operasional, Kementrian juga akan membangun lagi 50 unit PAUD terpadu dan merehabilitasi 100 lembaga PAUD yang dilaporkan dalam keadaan tidak baik,” paparnya.

Nuh juga menambahkan pihaknya akan menyalurkan bantuan pada 13 ribu lembaga PAUD rintisan. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk pendirian 260 ruang kelas baru PAUD, pemberian alat peraga edukasi bagi 2 ribu lembaga PAUD yang terdaftar, dan penguatan sarana kelembagaan bagi 16 ribu PAUD tersebut.

Pendidikan nonformal

Dalam pembahasan ini, anggota DPR komisi X Venna Melinda juga menyinggung anggaran PAUD senilai 2,8 Miliar juga harus mencakup pendidikan nonformal yang saat ini harus lebih diperhatikan lagi.

“Pendidikan non formal sekarang sedang marak dilaksanakan komunitas-komunitas yang belum atau tidak punya badan hukum. Sekolah anak jalanan, juga tolong diperhatikan karena miris sekali melihat kondisi mereka,” kata mantan putri Indonesia itu.

Selama ini Venna mengamati komunitas pendidikan nonformal justru konsisten dalam menangani pendidikan di masyarakat.

“Beberapa kali saya pernah berkunjung ke sekolah sampah Bantar Gebang, komunitas sekolah Terminal Hujan Bogor, yang kadang berpindah-pindah tempat karena kehujanan itu sesuai namanya,” ungkapnya.

“Paling baru Sekolah Darurat Kartini, sekolah ini juga sering berpindah-pindah tempat. Bagaimana punya badan hukum, kalau tempat aja masih belum tetap. Sebab, mereka punya hak untuk itu,” tambahnya kemudian.
Editor :Caroline Damanik

Model PAUD Luar Biasa digagas oleh Dirjen PAUDNI

JAKARTA. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Prof.Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog menggagas pembentukan model pendidikan inklusi dan PAUD Luar Biasa berdasarkan tingkat usia anak. Ia berharap unit pelaksana teknis (UPT) dapat menggodok idenya tersebut.

“Sampai saat ini, belum ada klasifikasi model pendidikan di sejumlah sekolah luar biasa (SLB) yang berdasarkan tingkat usia murid,” ujarnya dalam persamuhan Bimbingan Teknis Pendidikan Inklusi dan PAUD Luar Biasa (LB) bagi Guru dan Pembina Sekolah LB, di Makassar akhir pekan lalu.

Prof Reni, sapaan Dirjen PAUDNI menguraikan, sebagian besar guru sekolah inklusi dan sekolah luar biasa dituntut untuk membina semua murid dari berbagai tingkatan. Mulai dari anak usia nol tahun sampai enam tahun, SD Luar Biasa, SMP Luar Biasa, hingga SMA Luar Biasa.

Guru Besar Fakultas Psikologi UI tersebut mengungkapkan belum ada spesifikasi khusus untuk guru yang membina anak didik PAUD Luar Biasa. Padahal, butuh perhatian lebih untuk mengidentifikasi kekurangan dan potensi anak itu. “Jika lebih cepat ditangani, peluang mereka untuk masuk ke sekolah reguler bisa lebih besar,” ujarnya.

Puji Kinerja Balai

Dalam kunjungan kerjanya ke Makassar, Dirjen PAUDNI juga menyambangi Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP PAUDNI) Regional III Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Prof Reni menyaksikan penandatanganan Akad Kerja Sama Penyelenggaraan Program Percontohan antara Lembaga Mitra.

Lembaga yang dirangkul adalah Universitas Negeri Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Makassar. “Ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas manajerial,” ujar Dirjen.

Kepala BP PAUDNI Regional III Makassar Muhammad Hasbi mengungkapkan, selain menggandeng berbagai mitra, ia juga mendorong agar UPT Daerah yakni SKB dan BPKB untuk turut serta mengembangkan program PAUDNI di Makassar. (Yohan Rubiyantoro/HK)

PENDATAAN PAUD HARUS BENAR-BENAR AKURAT

Demikian yang dikatakan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Kemdikbud, Dr. Erman Syamsyudin dalam Pembukaan Kegiatan Workshop Pendataan Program PAUD akan dilaksanakan di Hotel Jayakarta, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang PNFI, Nuryani, SE. Sebagai pengantar Direktur Pembinaan PAUD menegaskan bahwa percepatan layanan 0 – 6 tahun disajikan dalam data dengan benar sebagai ukuran keberhasilan di bidang pendataan disamping itu didukung dengan penobatan bunda PAUD, satu desa satu PAUD. Berujung pada masalah pendataan maka awal tahun 2011 Direktorat Pembinaan PAUD mengembangkan data secara online by name by address. Drs. Cecep Suryana, MM,Kasubag Data dan Informasi, Sekretariat Ditjen PAUDNI, Kemdikbud yang dalam hal ini sebagai Narasumber Pendataan PAUD online dan Drs. L. Manik, M.Si Kepala Bidang Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran, PDSP yang akan menyampaikan sosialisasi Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN) juga hadir dalam kegiatan ini. Sebagai penanggungjawab kegiatan ini Dra. Meidina KH, Kepala Seksi Evaluasi Program, Subdit Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PAUD. Tujuan dari kegiatan ini adalah koordinasi pelaksanaan pendataan tahun 2012, sosialisasi hasil pendataan 2011, verifikasi dan validasi data yang telah diinput kabupaten, sosialisasi Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN), mengolah data menjadi informasi yang bisa di gunakan untuk pengambilan keputusan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, yang dimulai dari tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2012, yang diikuti peserta yang berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi, di 33 provinsi, yang terdiri dari satu orang pejabat pengelola PAUD dan satu orang staf pendataan PAUD yang berjumlah 66 orang.
sumber; http://www.//paud.kemdikbud.go.id

Bantuan Insentif Kepada Pengelola PKBM/TBM Berdedikasi / Berprestasi

Pemerintah melalui Direktorat P2TK.PAUDNI memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap pengelola-pengelola PKBM/TBM berdedikasi dan berprestasi dalam melaksanakan program-program PAUDNI karena selama ini mendapatkan insentif maupun honor yang minim sekali. Besarnya Insentif yang diterima Rp. 1.200.000 ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) per orang / tahun dengan tujuan:
a. Meningkatkan motivasi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
b. Meningkatkan kinerja Pengelola PKBM dan Pengelola TBM dalam
memberikan layanan PAUD NI kepada masyarakat.
c. Meningkatkan mutu layanan dan keterjangkauan layanan PAUD NI.
dan ada kriteria bagi pengelola yang mendapatkan insentif tersebut seperti antara lain:
a. Bukan PNS
b. Telah melaksanakan tugas sebagai Pengelola PKBM atau
Pengelola TBM minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat
keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
c. Bertugas pada lembaga PKBM dan lembaga TBM aktif yang
memiliki program PAUD NI.
d. Menyelenggarakan tertib administrasi dalam mengelola lembaga.
e. Bersedia menyampaikan laporan telah menerima dana kepada pemberi dana.
Untuk itu kepada sahabat-sahabat pengelola PKBM/TBM yang memiliki dedikasi dan prestasi selama ini dapat mengajukan bantuan tersebut kepada Dinas Pendidikan Provinsi Masing-masing.
Untuk Lebih jelas dan lengkap silakan Download Juknis Bantuan Insentif Pengelola PKBM/TBM pada alamat ini :P2tkpaudni.kemdiknas.go.id

Pesan Presiden untuk PAUD: Ajarkan Anak-anak Budaya Antri

Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah melantik Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal (PAUDNI) yang baru, yaitu Lydia Freyani Hawadi. Ada banyak tugas yang menanti Guru Besar Psikologi Universitas Indonesia tersebut, terutama yang terkait dengan pendidikan anak usia dini (PAUD). Salah satunya adalah pesan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, supaya melatih anak-anak untuk belajar antri. Demikian disampaikan Mendikbud Mohammad Nuh, saat pelantikan di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta, (27/1)
Baca lebih lanjut